NUNUKAN, CYBERPARE.Com, – Aliansi Masyarakat Perbatasan Peduli Pendidikan (AMP3) Kabupaten Nunukan menilai Gubernur Kalimantan Utara gagal meningkatkan sektor pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
Indikatornya, kata Ketua AMP3, Ambros di Nunukan, Minggu, 29 Juni 2019,
selama tiga tahun ini kepemimpinan Irianto Lambrie-Udin Hianggio belum ada pembangunan sekolah SMA/SMK baru maupun penambahan ruang kelas baru di Kabupaten Nunukan.
Akibatnya, setiap tahun ajaran baru selalu muncul permasalahan karena lulusan SMP sederajat lebih banyak dibandingkan daya tampung SMAN maupun SMKN. Sementara jumlah sekolah swasta belum mampu menampung dari sekian banyak lulusan SMP.
“Selama tiga tahun kepemimpinan Irianto Lambrie dianggap gagal meningkatkan sektor pendidikan di wilayah perbatasan. Belum ada pembangunan sekolah baru ataupun ruang belajar baru,” kata Ambros pada Minggu, 29 Juni 2019.
Ia juga menyatakan, lebih mengutamakan memberikan tunjangan yang besar kepada tenaga guru hingga berjuta-juta setiap bulan daripada pembangunan gedung sekolah. Mungkin pertimbangannya, pemberian tunjangan kepada guru lebih menguntungkan dari segi politik jangka panjang.
Bahkan Ketua LSM Panjiku, Mansur Rincing, Senin (01/07/2019)
berpendapat lain. Ia mengatakan, Irianto Lambrie lebih banyak melakukan manuver dengan publikasi pencitraan untuk kepentingan dirinya dari pada kebutuhan masyarakat seperti sektor pendidikan. Senin (01/07/2019).
Pencitraan semacam itu tidak dibutuhkan masyarakat di wilayah perbatasan. “Irianto Lambrie ini lebih banyak pencitraan dari pada memperhatikan pembangunan gedung SMA atau SMK baru,” ujar Mansur.
Letak geografis Kabupaten Nunukan yang berjauhan membutuhkan penambahan gedung sekolah baru agar anak-anak yang lulus SMP sederajat bisa ditampung setiap tahun ajaran baru.
Ia mencontohkan, penerapan sistim zonasi atau menggunakan radius yang mempertimbangkan lokasi dan jarak tempat tinggal dengan sekolah menyebabkan banyak anak-anak di Kecamatan Nunukan Selatan khususnya yang bermukim di Mansapa, Mamolo hingga Sei Mengkadu kesulitan melanjutkan pendidikan.
Hal ini disebabkan tidak tertampung di SMA negeri atau SMKN karena jarak tempat tinggalnya sangat jauh dari sekolah.
Nah, lanjut Mansur Rincing, seharusnya Pemprov Kaltara menganggarkan pembangunan SMA/SMK di wilayah Mamolo, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan. Daripada mengeluarkan anggaran yang cukup besar hanya untuk pencitraan dirinya sendiri.
Begitu juga di kecamatan lainnya di Kabupaten Nunukan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri. Jarak tempat tinggal dengan sekolah yang ada sekarang sangat jauh.
Mansur Rincing maupun Ambros menilai, pasca pengalihan kewenangan terhadap SMA/SMK ke provinsi seringkali bermasalah dalam hal penerimaan siswa baru.
Padahal sewaktu SMA/SMK masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten hampir tidak pernah muncul permasalahan.
Permasalahan yang muncul selama ini, bukan hanya pàda saat penerimaan siswa baru tetapi seringkali orangtua atau siswa mengalami masalah tidak dapat diselesaikan akibat jauhnya jarak tempuh ke ibukota provinsi.
Keduanya menyayangkan sikap apatis Gubernur Kaltara yang terkesan mengabaikan peningkatan sektor pendidikan di wilayah perbatasan ini.(Anto/pcl/cyberpare).
