Editor : Ardiansyah
PAREPARE, Cyberpare.Com — Besarnya APBD yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Parepare tak berbanding lurus dengan sistem perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Meski pada umumnya disetiap momentum kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot), Walikota Parepare HM Taufan Pawe (TP) selalu menyerukan bahwa segala pembangunan itu bermuara pada kesejahteraan rakyat, namun realita di lapangan bercerita sebaliknya.
Arah pembangunan Pemkot pun menuai sorotan disejumlah kalangan, termasuk DPRD Parepare yang menyoroti kebijakan pembangunan justru malah menambah pengangguran lantaran Pemkot dinilai tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru masyarakat.
Proyek besar yang sudah menelan anggaran mencapai puluhan miliar justru hanya mengenyangkan mata, namun tidak di perut dan di hati sebagian besar masyarakat karena tidak membuka lapangan kerja.
Diantaranya Tonrangeng River Side (Rp 23 miliar), Toilet Umum yang sangat mewah namun belum difungsikan (Rp 1,3 miliar), kawasan RTH Tonrangeng (Rp 5 miliar), Taman Syariah, Balai Ainun. Rata-rata proyek besar juga dikerjakan rekanan dari luar Kota. Uang APBD Parepare sebagian besar dibelanjakan ke luar karena material proyek rata-rata dibeli di luar, tenaga kerja yang berjumlah ratusan orang juga dibawa dari luar oleh rekanan pendatang, dan masyarakat pengangguran di Parepare tidak diberdayakan.
Hal tersebut disesalkan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Rahmat Sjamsu Alam (RSA), saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2017).
Dia merinci, data pengangguran di Parepare dari tahun 2015 terus meningkat kurang lebih 800 orang. Pengangguran pada 2015 tercatat sebanyak 4.166 jiwa, dan 2016 meningkat menjadi 5.059 jiwa. “Itu menandakan Pemerintah Kota tidak mampu menciptakan lapangan kerja disebabkan tenaga kerja pada 2015 tercatat 54.812 jiwa dan 2016 menurun 54.599 jiwa,” terang legislator yang akrab disapa Ato ini.
Tindakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), yang melakukan penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dinilainya justru menambah angka pengangguran dan penduduk miskin.
“Kalau mau penegakan perda itu seharusnya memberi azas keadilan bagi masyarakat. Kalau mau penegakan perda yang permanen dulu digusur karena banyak yang berjualan permanen di atas trotoar namun tidak ditindaki. Penggusuran itu justru menandakan bahwa Pemkot tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Parepare, malah sebaliknya pengangguran justru bertambah,” sesal Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini.
Dia menyebutkan, PKL yang digusur itu masyarakat miskin yang hanya mencari sesuap nasi, sementara yang tidak digusur justru masyarakat yang mampu dari segi ekonomi dan berjualan permanen di atas trotoar karena ingin menambah kekayaan.
“Kasihan yang berjualan tidak permanen dan berpindah-pindah hanya untuk mencari penyambung hidup keluarga malah digusur, sementara banyak yang berjualan permanen di atas trotoar namun tidak ditindaki,” pungkasnya. (ardi)
