Editor : Ardiansyah
PAREPARE, Cyberpare.Com — Dugaan upeti sebesar 17 persen dari kontrak pekerjaan terus menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Parepare.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polres Parepare beberapa waktu lalu yang menjaring Lima pejabat Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pembangunan Pemkot Parepare, merupakan momentum tepat dijadikan pintu masuk oleh penyidik untuk menelusuri keberadaan upeti yang dihubung-hubungkan dengan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Nasarong dan Kepala Bagian Pembangunan Muh Ansar, sebagai pihak pengumpul.
Dua oknum pejabat Pemkot itu diketahui sangat dekat dengan Walikota Parepare Taufan Pawe (TP).
Ketua LSM Mahatidana Rudy Najamuddin, menyebut kasus OTT beberapa waktu lalu sangat tepat dijadikan penyidik sebagai pintu masuk melakukan penelusuran dugaan keberadaan upeti 17 persen dari kontrak pekerjaan.
“Dalam menelusuri dugaan upeti 17 persen, penegakan supremasi hukum di Parepare kembali diuji. Tahun lalu upeti 15 persen sempat dilaporkan di Polres Parepare namun lambat laun kasus itu bagai hilang ditelan bumi,” ujar Rudy, Kamis (17/8/2017).
Olehnya itu, Rudy berharap penyidik bekerja secara profesional tanpa ada tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun. “Dalam kasus OTT dan dugaan upeti 17 persen, penyidik harus bekerja profesional. Harus ada kepastian hukumnya, jangan sampai masyarakat menjustifikasi pihak kepolisian berkinerja buruk. Penyidik jangan sampai diintervensi penguasa (Walikota),” pungkasnya. (ardi)
