CYBERPARE.COM,PAREPARE- Manajemen PT PLN (Persero) UP3 Parepare menerima audiensi Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Parepare di Kantor PLN UP3 Parepare, Jalan Veteran, Senin (28/09/2026).
Audiensi tersebut membahas penanganan pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, serta menyerap aspirasi masyarakat.
Manager PLN UP3 Parepare, M. Akbar, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan akibat pemadaman sejak awal September lalu.
“Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada masyarakat. Pemadaman ini dampak dari gangguan mendadak pada pembangkit kami di PLTU Jeneponto, sehingga perlu pemeliharaan berkala,” ujar Akbar.
Ia menjelaskan, untuk percepatan perbaikan, sebanyak 230 personel UP3B dikerahkan bekerja non-stop dalam 3 shift. Hasilnya, durasi pemadaman yang semula 4 hingga 5 jam kini berhasil ditekan menjadi 2 hingga 3 jam.
“Berdasarkan masukan dari Pemuda Pancasila, kami juga berupaya memperluas skema area pemadaman dengan durasi lebih pendek, ditargetkan sekitar 1 hingga 1,5 jam agar tidak terlalu memberatkan warga, UMKM, dan ibu rumah tangga,” jelasnya.
Akbar menambahkan, Direksi PLN telah melakukan investigasi langsung ke PLTU Jeneponto dan menyiapkan empat langkah percepatan, diantaranya penambahan kapasitas pembangkit sekitar 600 MW, optimalisasi pembangkit lain, serta rencana Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengatasi penurunan debit air di PLTA Bakaru dan PLTA Poso akibat El Nino.
“Target kami, Insya Allah pada akhir September seluruh sistem pembangkit dapat kembali normal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare, Fadly Agus Mante, menegaskan kedatangan pihaknya bukan untuk menghakimi, melainkan membawa solusi.
“Strategi gerakan kami tidak serta-merta. Kami bersurat resmi dan minta klarifikasi awal untuk pembuktian data. Kami apresiasi PLN yang terbuka menerima masukan,” ujar Fadly.
Namun, Fadly mengingatkan PLN agar berani menyuarakan kepentingan rakyat kecil ke pusat.
“PLN harus lebih memiliki sense of crisis terhadap masyarakat dibanding kepentingan oligarki atau kapitalisme industri smelter skala besar. Kami dorong PLN Pusat siapkan mitigasi konkret minimal satu tahun sebelumnya untuk antisipasi pemadaman, baik teknis maupun cuaca,” tegasnya.
Ia juga menyarankan PLN memperkuat energi terbarukan seperti PLTS atap dan menyiapkan genset cadangan untuk kondisi darurat.(*)
