Editor : Udin
PAREPARE, Cyberpare.Com — Rp 7,2 miliar belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare kini dilirik pihak kepolisian.
Pasalnya, anggaran sebesar Rp 7,2 miliar di APBD Pokok Tahun Anggaran 2017 hanya untuk bayar telepon, air, listrik, dan internet satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai sangat tidak relevan.
Kapolres Parepare, AKBP Pria Budi bahkan mengaku terkejut jika anggaran sebesar Rp 7,2 miliar dianggarkan hanya untuk jasa telepon, air, listrik, dan internet di satu OPD saja.
“Kami akan telusuri dan awasi penggunaan anggaran Rp 7,2 miliar itu, jangan sampai ada yang dibelanjakan bukan pada peruntukannya atau anggarannya di mark up,” tegas Pria Budi, Selasa (8/8/2017).
Sebelumnya, Ketua LSM Gempar, Makmur M Raonah melontarkan kritikan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) TA 2017 yang meloloskan anggaran Rp 7,2 miliar hanya untuk belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.
“Rp 7,2 miliar itu sama sekali tidak rasional jika hanya untuk belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik di satu OPD. BKD seharusnya merinci peruntukan anggaran itu jangan sampai dibelanjakan di luar dari nomenklaturnya. Penggunaan anggaran itu harus transparan karena sangat rawan terjadi penyalahgunaan atau mark up anggaran di pos belanja itu,” terang Makmur, Selasa (8/8/2017).
Kepala BKD Parepare, Nasarong enggan berkomentar perihal belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik di OPD yang dia pimpin itu sebesar Rp 7,2 miliar tahun ini. Dihubungi via telepon genggamnya juga aktif namun tak dijawab.
Nasarong saat ini masuk dalam daftar bidikan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Parepare lantaran dituding melakukan pungutan “upeti” 17 persen dari kontrak pekerjaan.
Fee 17 persen tersebut diduga dikumpulkan dan disetor kepada Dua orang oknum pejabat Pemkot Parepare yang diketahui dekat dengan Walikota Parepare Taufan Pawe (TP), yakni Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Nasarong dan Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan, Muh Ansar. (*)
