Praktisi Hukum: Pertemuan Penyidik Kejari dengan Kabag Hukum Pemkot Parepare Wajar Dicurigai

FB IMG 1521979349476 604x400 - Praktisi Hukum: Pertemuan Penyidik Kejari dengan Kabag Hukum Pemkot Parepare Wajar Dicurigai

PAREPARE, Cyberpare.Com — Pertemuan antara oknum penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan, di Teras Empang beberapa hari lalu, terus menuai sorotan publik.

Pasalnya, pertemuan di luar kantor itu terjadi disaat pihak Kejari Parepare tengah menangani sejumlah perkara pidana khusus (ekstra ordinary crime) yang melibatkan pejabat Pemkot Parepare.

Praktisi Hukum, Makmur M Raonah, SH, ikut angkat bicara perihal pertemuan itu. Ia menyebut, pertemuan penyidik Kejari dengan Kabag Hukum Pemkot Parepare, Suriani SH, ditengah bergulirnya sejumlah perkara pidana khusus di meja Kejari, wajar dicurigai publik.

“Yang menjadi pertanyaan kenapa harus ada pertemuan yang dilakukan di Teras Empang beberapa hari lalu. sementara perkara yang ditangani Kejari cukup banyak perkara pidana khusus (ekstra ordinary crime) yang melibatkan sejumlah pejabat Pemkot Parepare,” jelas Makmur, Minggu (25/3/2018).

Menurut Makmur, pertemuan pihak kejaksaan dengan pihak Pemkot sah sah saja berdasarkan UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan untuk penyelamatan aset bilamana ada sengketa pemerintah dengan pihak lain.

Namun demikian, kata dia, seharusnya permintaan pendampingan jaksa selaku pengacara negara dilakukan dengan cara persuratan bukan dengan cara pertemuan, sehingga wajar menimbulkan kecurigaan masyarakat.

“Apalagi selama ini ada beberapa kasus yang melibatkan pejabat Pemkot, sehingga dapat menimbulkan kecurigaan publik atas sikap reaktif jaksa meminta pendampingan atas sengketa perkara perdata antara Pemkot dengan warga,” terangnya.

Dilain sisi, lanjut Makmur, selama ini jaksa selalu mendalilkan pihaknya kekurangan personil sehingga menghambat percepatan penanganan perkara.

Beberapa kasus yang tengah bergulir di meja kejaksaan diantaranya pengadaan Obat RSUD dan pemeliharaan PJU yang tentunya menguras waktu bagi jaksa fungsional mengingat perkara tersebut membutuhkan tingkat kajian lebih tinggi. (culk/ardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *