Editor : Ardiansyah
PAREPARE, Cyberpare.Com — Sedikitnya puluhan anggota Ormas Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kota Parepare mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (16/10/2017).
Kedatangan LMP yang dipimpin Ketua Macab H Syamsul Latanro (HSL) dalam rangka audiensi dengan DPRD terkait pengawasan legislatif yang dinilai lemah, khususnya penggunaan anggaran dan penyelenggaraan proyek sehingga menimbulkan terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Mereka diterima Ketua DPRD Kaharuddin Kadir, Wakil Ketua I DPRD Rahmat Sjamsu Alam (RSA) dan anggota DPRD Taufan Armas.
Audiens berlangsung cukup alot di ruang Banggar DPRD. “Kritikan yang dilayangkan beberapa pengurus, diantaranya kurangnya pengawasan legeslatif khususnya penggunaan anggaran dan penyelenggaraan proyek sehingga menimbulkan terjadinya KKN,” kritik Wakil Ketua Macab LMP, Rudi Najamuddin.
Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Macab LMP, Andi Asrida mengkritisi kebijakan Walikota Parepare Taufan Pawe (TP) terkait Pembagunan RS Type B Plus Pendidikan di Tonrangeng Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat. Dia menilai pembangunan RS tersebut mangkrak alias terbengkalai padahal sudah menghabiskan sekira Rp 60 milyar.
“Sudah menghabiskan puluhan milyar rupiah namun pembangunannya terkatung-katung alias mangkrak, tapi justru sering dibangga-banggakan,” kritiknya.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Rahmat Sjamsu Alam berharap agar DPRD menjadwalkan pertemuan ulang. “Bahkan kita usulkan setiap pembahasa APBD kita meminta agar Ormas dan LSM dihadirkan,” usul Putra mantan Walikota Parepare yang akrab disapa Ato ini.
Dikatakannya, segala kritikan dari ormas LMP akan diagendakan dalam rapat DPRD, termasuk menghadirkan Instansi terkait yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
Da juga meminta surat yang masuk di DPRD sebagai bentuk aspirasi, untuk segera ditindak lanjuti agar tidak membias di masyarakat. “Hal ini bisa diambil alih pimpinan,” tutupnya. (*)
