LUWU, Cyberpare.com — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Minggu sore (03/06/2018) menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi semua kalangan, diantaranya, insan pers, LSM, PNS,Kepala Desa, dan Pemilih Pemula dalam rangka mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Kegiatan digelar di warkop Triple Q yang dirangkaikan dengan Buka Puasa bersama. Kegiatan disampaikan oleh ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Laode Arumahi.
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, mengatakan bahwa model pengawasan pemilu tahun ini, sedikit berbeda dengan pilkada atau pemilu sebelumnya, karena pada tahun ini partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat dibutuhkan.
“Peran serta masyarakat untuk turut membantu Pengawasan Pemilihan dalam melakukan pengawasan sangat dibutuhkan dalam Pilkada serentak sesuai aturan yang ada. Strategi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan adalah melalui pendekatan prefentif (pencegahan) dan pendekatan Represif (penindakan),” ujar Laode Arumahi.
Lanjut Arumahi, bahwa Bawaslu RI beserta jajarannya telah menetapkan pendekatan prefentif yang lebih diutamakan sehingga keberhasilan pengawasan tidak diukur dari seberapa banyaknya pelanggaran yang ditangani oleh lembaga pengawasan, tetapi diukur dari kualitas pemilihan itu sendiri.
“ Berlangsung pilkada secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak menimbulkan dampak instabilitas keamanan dan terpeliharanya hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan,” paparnya.
Sementara ketua Panwaslu Luwu, Sam Abdi, mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan partisipatif telah lebih awal dilaksanakan di kabupaten Luwu, dengan antusias warga cukup baik.
“Kami jauh hari sebelumnya sudah melakukan sosialisasi dan melaksanakan pengawasan partisipatif, dengan melakukan pertemuan dengan para pelajar, para ASN, dan mereka umumnya aktif mengikuti proses dan cara pengawasan partisipatif itu. Kami yakin bahwa apa yang kami lakukan seperri pencegahan, selama ini cukup maksimal, sekalipun ada camat dan kepala desa yang melakukan pelanggaran,” kata Sam Abdi.(Amran / Effendy)
