CYBERPARE.COM, JAKARTA — Sejumlah usulan disampaikan para pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), saat menemui Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin di Kantor Wapres. Jumat 7/2/2020
Diantaranya disampaikan Ketua DPD Apersi Sulsel Yasser Latief. Dia memberi masukan supaya PPN nol persen dan PPh 1 persen yang diberlakukan untuk rumah subsidi seharga Rp150 juta kebawah diperlebar hingga di harga Rp 300 juta.
“Jika ini diberlakukan akan menggairahkan sektor property,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare ini, saat berdialog bersama Wapres.
YL mengungkapkan, jika masukan iti diterima maka rumah non-subsidi juga akan terjangkau bagi masyarakat. Para pengembang juga tidak lagi hanya berharap dari penjualan rumah subsidi.
Ketua DPP Apersi Junaidi Abdillah juga menyampaikan bahwa kebijakan BPHTB 2,5 persen untuk rumah FLPP, belum sepenuhnya dilaksanakan di daerah-daerah.
Pengurus Apersi lainnya, Dedy Indra Setiawan, mengusulkan supaya komite keuangan syariah yang saat ini dikoordinir langaung oleh Wapres, ikut serta dalam pembiayaan perumahan subsidi.
“Sehingga lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memiliki rumah,” tuturnya.
Semua masukan itu diterima dengan antusias oleh wapres. Ia mengapresiasi Apersi yang telah banyak membantu pemerintah menyediakan perumahan untuk rakyat.
“Terhadap masukan-masukan tadi saya berterimakasih. Segera saya akan bahas bersama menteri-menteri terkait,” kata Wapres.
Pertemuan dengan Wapres turut dihadiri oleh Sekjen Apersi Daniel Djumali, Bendum Surya Chandra, para Wakil Ketua yakni Frankie Kalalo, Abbas Minen, Yoyok Sugeng, Sekretaris Eksekutif Ady Gunawan, Wantim DPD Sulsel M Rais, dan bendahara DPD Sulsel Zulkifli Ishak Jarre. (Rls)
