CYBERPARE.COM,MAKASSAR-Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto Pasennangi, mewakili Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri undangan kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Kehadiran Pemkot Parepare ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mendukung penyusunan kebijakan nasional yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Agenda utama pertemuan strategis tersebut adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. RUU ini digadang menjadi landasan hukum pengelolaan data nasional yang terintegrasi, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan satu basis data yang terpadu, setiap kebijakan pemerintah pusat hingga daerah diharapkan lebih akurat, tepat sasaran, dan minim tumpang tindih.
Kegiatan yang berpusat di Kota Makassar ini melibatkan koordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, serta perwakilan Bappenas sebagai pendamping. Diskusi mengerucut pada tiga poin penting: standarisasi format data antarinstansi, mekanisme pertukaran data yang aman, dan penguatan kapasitas SDM pengelola data di daerah.
Dalam kesempatan itu, Wawali Hermanto Pasennangi menyampaikan bahwa Pemkot Parepare sangat mendukung lahirnya RUU Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data akan mempercepat perumusan program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, stunting, layanan air bersih, hingga bantuan sosial.
“Ketika data kita satu bahasa, intervensi program tidak lagi salah alamat. Masyarakat yang paling merasakan manfaatnya,” tegas Hermanto.
Pertemuan ini juga membuka ruang dialog antara daerah dan pusat terkait tantangan implementasi di lapangan, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi dan perlindungan data pribadi. Perwakilan Bappenas menekankan bahwa RUU ini akan diikuti dengan pedoman teknis agar daerah tidak terbebani dan tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Sinergi lintas lembaga yang terbangun dalam kunker Baleg DPR RI ini diharapkan mempercepat proses legislasi sekaligus memperkuat fondasi tata kelola data nasional.
Bagi Pemkot Parepare, keterlibatan aktif dalam forum strategis ini menjadi langkah nyata mewujudkan pemerintahan yang berbasis data demi pelayanan publik yang lebih presisi dan berkeadilan.(*)
