CYBERPARE.COM,PAREPARE – Cabang Olahraga (Cabor) Wushu Kota Parepare menyatakan sikap tegas terkait minimnya dukungan anggaran pembinaan atlet menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2026.
Pengurus Cabor Wushu Kota Parepare bahkan menyatakan akan membatalkan keikutsertaan atletnya pada Porprov 2026 apabila skema anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Parepare tidak mengalami perubahan dan tidak memberikan ruang pembiayaan untuk kebutuhan Training Camp (TC), peralatan latihan serta alat tanding atlet.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum Cabor Wushu Kota Parepare, H. Muhtar Abdullahi, S.Pd., M.Pd., sebagai bentuk protes sekaligus keprihatinan terhadap kondisi pembinaan atlet Wushu Parepare, Ahad 4 Oktober 2026.
Menurut Muhtar, Wushu Parepare sebenarnya telah membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu cabang olahraga yang mampu menyumbangkan prestasi bagi Kota Parepare.
Pada ajang Pra Porprov sebelumnya, Wushu Parepare berhasil menempati Juara Umum II dengan raihan 4 medali emas, 3 perak dan 5 perunggu. Capaian tersebut juga telah diberitakan sebelumnya oleh media lokal.
“Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta dukungan yang wajar untuk mempersiapkan atlet menghadapi Porprov. Jangan hanya meminta atlet membawa pulang medali, tetapi ketika mereka membutuhkan proses pembinaan, justru harus berjuang sendiri,” tegas Muhtar.
Prestasi Pra Porprov Disebut Hasil Swadaya Pengurus
Muhtar mengungkapkan, keberhasilan Wushu Parepare meraih prestasi pada Pra Porprov tidak terlepas dari kerja keras atlet, pelatih dan pengurus.
Namun, menurutnya, sebagian besar kebutuhan persiapan saat itu harus dibiayai secara mandiri.
Pengurus Wushu menyebut telah mengeluarkan biaya sekitar Rp15 juta untuk peralatan latihan dan alat tanding, sekitar Rp5 juta untuk konsumsi, makanan, minuman dan vitamin atlet, serta sekitar Rp5 juta untuk kebutuhan selama pelaksanaan Pra Porprov.
Muhtar mengatakan biaya tersebut sebagian besar bersumber dari swadaya pengurus, termasuk dana pribadi Ketua Cabor Wushu Kota Parepare.
“Prestasi Juara Umum II itu bukan datang begitu saja. Ada atlet yang berlatih, ada pelatih yang bekerja, dan ada pengurus yang harus mengeluarkan biaya agar proses pembinaan tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak seharusnya terus berulang ketika atlet akan menghadapi pertandingan tingkat provinsi.
TC dan Alat Tanding Jadi Persoalan Utama
Menurut Muhtar, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah Training Camp (TC) dan alat tanding.
TC diperlukan untuk meningkatkan kondisi fisik, teknik, mental dan strategi atlet sebelum menghadapi pertandingan.
Sementara alat tanding dibutuhkan agar atlet dapat melakukan simulasi pertandingan secara optimal dan aman.
Muhtar mempertanyakan bagaimana atlet dapat dituntut meraih prestasi maksimal apabila kebutuhan dasar persiapan pertandingan tidak tersedia.
“Atlet membutuhkan latihan intensif, TC, konsumsi, vitamin, peralatan latihan, alat tanding, kebutuhan pelatih dan official serta kebutuhan teknis lainnya. Pembinaan tidak bisa dilakukan secara mendadak ketika pertandingan sudah di depan mata,” katanya.
Pemberitaan detikSulsel juga mencatat bahwa kebutuhan training center dan perlengkapan tanding Wushu belum terakomodasi dalam skema anggaran Porprov yang dibahas, sementara KONI Parepare menyebut ketiadaan TC dapat memengaruhi persiapan fisik, mental dan adaptasi atlet terhadap venue pertandingan.
Pertanyakan Skema Anggaran Porprov
Muhtar mengatakan pihaknya memahami pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran.
Namun, ia meminta agar cabang olahraga yang telah menunjukkan prestasi dan potensi medali mendapatkan perhatian secara proporsional.
Ia menyebut adanya pembahasan skema anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pelaksanaan Porprov, tetapi menurutnya kebutuhan pembinaan Wushu seperti TC dan alat tanding tidak mendapatkan alokasi yang memadai.
Karena itu, pihak Wushu meminta adanya perubahan atau penyesuaian skema dukungan anggaran.
“Kalau skema anggaran tetap seperti yang disampaikan, sementara kebutuhan TC dan alat tanding tidak tersedia, maka kami harus mengambil keputusan yang berat. Kami tidak ingin mengirim atlet hanya untuk memenuhi keikutsertaan tanpa persiapan yang layak,” ujar Muhtar.
“Jangan Hanya Hadir Saat Penyerahan Medali”
Muhtar menegaskan, keberadaan pemerintah dalam olahraga tidak semestinya hanya terlihat saat seremoni pemberangkatan atlet atau ketika atlet berhasil meraih medali.
Menurutnya, dukungan pemerintah justru dibutuhkan sejak proses pembinaan, latihan, seleksi, TC hingga pertandingan.
“Ketika atlet berdiri di arena pertandingan, yang mereka bawa bukan nama pribadi pengurus. Mereka membawa nama Kota Parepare,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Parepare bersama KONI dapat duduk bersama dengan pengurus Wushu untuk mencari solusi sebelum Porprov berlangsung.
Ada Dasar Hukum Pembinaan Olahraga
Muhtar juga menyinggung kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan.
Ia merujuk UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi dan penggalangan sumber daya keolahragaan berbasis keunggulan lokal.
UU tersebut juga mengatur tugas, tanggung jawab pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga serta pendanaan keolahragaan. Dalam ketentuan tersebut, pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat.
Selain itu, PP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah serta melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.
Atas dasar tersebut, Muhtar meminta agar pembinaan olahraga prestasi di Kota Parepare dilakukan secara terencana, berkelanjutan, transparan dan proporsional.
Wushu Parepare: Kami Tidak Meminta Kemewahan
Pengurus Wushu menegaskan sikap yang disampaikan bukan untuk menyudutkan pemerintah.
Menurut Muhtar, pihaknya justru ingin memastikan atlet memperoleh persiapan yang layak sebelum membawa nama Kota Parepare ke arena Porprov.
“Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta dukungan yang wajar. Wushu Parepare sudah membuktikan mampu berprestasi dengan keterbatasan. Sekarang kami berharap pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam pembinaan,” kata Muhtar.
Ia menambahkan, keputusan untuk membatalkan keikutsertaan atlet bukanlah keputusan yang mudah.
Namun, pengurus tidak ingin atlet dipaksakan bertanding tanpa persiapan yang memadai.
“Kami masih berharap ada solusi. Kami tidak ingin mundur. Kami ingin bertanding dan memberikan medali untuk Parepare. Tetapi atlet harus dipersiapkan dengan serius,” tutupnya.(*)
